Warungsports –Menpora, Zainudin Amali menyebutkan Revisi undang-undang nomor 3 tahun 2005 sangat penting. Dia mengetakan Sistem Olahraga Nasional yang sudah diterapkan lebih dari 15 tahun sangat penting untuk merespon dinamika sistem keolahragaan nasional.
“UU SKN perlu untuk direvisi sebagai respon atas tuntutan dan dinamika perubahan dalam sistem keolahragaan tanah air,” kata Amali.
Lebih dari itu, Amali dalam laman resmi Kemenpora, Senin, revisi dilakukan untuk memastikan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggara keolahragaan.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat jasmani rohani dan berkarakter serta peningkatan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Menpora Amali pun sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU SKN kepada komisi X DPR RI pada rapat kerja di ruang komisi X DPR, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
DIM RUU SKN ini diterima langsung oleh wakil ketua komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi yang di dampingi ketua komisi X, Syaiful Huda dan Agustina Wilujeng Pramestuti.
“Pemerintah sambut baik adanya usulan inisiatif dari DPR RI atas RUU sistem keolahragaan,” kata Menpora.
“Penguatan pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan dengan lintas sektor kementrian dan lembaga setelah disahkannya UU nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” katanya menambahkannya.
Menurut Amali, revisi itu menunjukan ada komitmen yang kuat menjadikan olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi kesehatan ekonomo dan politik maupun sosial budaya.
“Oleh karena itu Presiden pada 8 September 2021 sudah menandatangani peraturan nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional,” ujarnya.
Menpora Amali juga sudah pastikan RUU SKN dan desain besar olahraga nasional tidak bertentangan dan justru terkait yang saling menguatkan.
“RUU SKN ini, rohnya adalah desain besar olahraga nasional. Karena undang-undang akan mencakup pokok-pokoknya saja. Namun rinciannya ada di dalam desain besar olahraga nasional,” uajrnya.
Untuk itu DBON memiliki payung hukum perpres “DBON melengkapi sistem perencanaan nasional yang sudah ada saat ini,” Katanya.
Fokus DBON dalam RUU SKN adalah meningkatkan kebugaran masyarakat dan meningkatkan pencapaian prestasi olahraga dunia fokys pada pencapaian peringkat pada olimpiade dan paralimpiade, melakukan pembinaan dan pengembangan industri oalhraga nasional.
“Serta memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang modern sistematis, sinergi, akun tabel, berjenjang dan bekelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.” Ujarnya.
Amali memastikan pihaknya akan terlibat berasama DPR dan kementrian untuk menuntaskan pembahasan RUU ini di Panitia kerja sehingga dapat menyelesaikan tempat pada waktunya.
“Semoga kita tetap pada posisi berkomitmen untuk menyelesaikan tugas kita ini dan uu ini selesai tepat waktu,” pungkas Amali.
